Nama : Olyn Dianisha
NPM : 18514346
Kelas : 1PA04
Pemimpin
yang Merebut Hati Rakyatnya
PENDAHULUAN
Setiap
pengkajian atas problem-problem sosial-politik mau tidak mau itu bertolak dari
keberadaan kita sebagai manusia, yaitu individu yang memasyarakat dan menegara, dan individu yang memimpin
negara serta mengatur segala kebijakan. Bicara tentang demokrasi, dimana
demokrasi sekarang itu melepaskan manusia menjadi masyarakat yang bebas, yang memiliki
hak-hak akan kebebasan mereka. Muncul pertanyaan, ”Gampangkah masyarakat yang
biasa tertindas seperti kita Indonesia berubah jadi masyarakat yang bebas, atau
tirani yang merupakan bentuk kekuasaan yang digunakan sewenang-wenang berubah
menjadi republik? Dan masyarakat berjiwa korup ke masyarakat berjiwa merdeka?”
Tentu
saja kalo kita membicarakan masyarakat pasti ada kaitannya dengan negara. Sekilas
tentang negara, negara adalah suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok atau
beberapa kelompok orang yang mendiami suatu wilayah dan tahu akan adanya
pemerintah yang mengatur tata tertib dan juga memberikan keselamatan terhadap
kelompok tersebut. Siapa itu pemerintah? Yang pasti nya adalah seseorang atau
sekelompok orang yang mengatur, menguasai, melakukan kebijakan, memberikan
kesejahteraan, keamanan, dan yang pasti membuat kita sebagai warga negara patuh
dan taat akan kebijakan tersebut.
Disinilah
akan adanya tantangan bagi pemerintah untuk merebut hati rakyatnya, rasa hormat
dan percaya pada rakyatnya, disisi lain akan adanya permasalahan yang mucul
setelah kekuasaan itu diperoleh, dan bagaimana pula sikap kita seharusnya
sebagai mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan sekarang.
PEMBAHASAN
A. SEPUTAR DEMOKRASI DAN HAK ASASI
MANUSIA
Demokrasi
adalah budaya kita sekarang, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana
hak-hak kita untuk membuat keputusan-keputusan politik digunakan secara
langsung oleh setiap warga negara, dicapai melalui prosedur pemerintahan
mayoritas yang biasa dikenal dengan sebutan demokrasi langsung. Prinsip
dasarnya, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur manusia merupakan tugas yang tak
bisa ditawar-tawar oleh setiap manusia. Kesejahteraan manusia jauh lebih
penting daripada tujuan mana pun. Di dalam masyarakat yang demokratis, hak-hak
sipil dan kebebasan dihormati serta di junjung tinggi. Kebebasan yang mengacu
pada kemampuan individu untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukannya
dalam hidup ini. Namun, kebebasan itu tetap punya batas. Batasnya ialah bahwa
kebebasan itu dilaksanakan demi pemenuhan hak dan kebaikan orang lain. Jadi
kebebasan yang diizinkan di sini bukanlah kebebasan yang mengarah pada anarki
sosial.
B. GAMPANGKAH MASYARAKAT YANG
BIASA TERTINDAS BERUBAH JADI MASYARAKAT YANG BEBAS,ATAU TIRANI BERUBAH MENJADI
REPUBLIK? DAN MASYARAKAT BERJIWA KORUP KE MASYARAKAT BERJIWA MERDEKA?
Jawabannya,
dimana sama halnya dengan macan yang biasa dirantai lalu dibebaskan, tidak
gampang bagi masyarakat yang biasa di tindas berubah menjadi masyarakat berjiwa
bebas. Alasannya sederhana saja. Lingkungan baru menuntut kemampuan hidup yang
baru pula. Selain itu, masyarakat yang lama tertindas, sehingga dapat
terjerumus ke dalam penindasan yang lebih parah lagi, semata-mata karena
masyarakat itu dasar nya sudah berjiwa budak. Contohnya ketika tirani berubah
jadi republik, pasti ada sekelompok orang yang kehilangan hak-hak kekuasaannya,
biasa nya seperti mantan pejabat. Mereka akan berusaha keras menggagalkan
perubahan itu.
Apabila
kebebasan itu tercapai, muncul pertanyaan baru, ”Bagaimana caranya
mempertahankan kebebasan yang baru ini?”. Solusinya bisa dengan dua cara. Pertama, jika kemampuan yang kurang, maka
bangunlah pranata-pranata baru (sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi
serta adat-istiadat dan norma yg mengatur tingkah laku itu, dan seluruh
perlengkapannya guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia di dalam
masyarakat dan institusi) untuk melatih kemampuan dan keterampilan yang sesuai
dengan lingkungan baru. Kedua, kenali
kelompok yang menghendaki kebebasan hanya untuk dapat berkuasa, lalu beri
mereka kekuasaan secukupnya, dan kenali kelompok yang menghendaki kebebasan
agar dapat hidup tenteram, lalu bangun pranata sosial, politik,dan ekonomi
untuk menjamin kehidupan mereka.
Masyarakat
yang berjiwa korup ke masyarakat berjiwa merdeka. Jika di lihat, misalkan terbatas
pada para pemimpin yang rusak karena korupsi, maka masyarakat itu masih bisa
berubah menjadi masyarakat merdeka. Syaratnya cukup mudah, ibarat pohon yang
puncaknya busuk, tetapi batang, dan akarnya masih baik, maka dengan memancung
puncaknya, pohon akan tumbuh sehat. Jika pemimpin dan rakyat sudah sama-sama
korup, maka teramat sulit bagi masyarakat itu untuk merdeka. Menjadikan masyarakat
yang berjiwa merdeka mungkin bisa terwujud jika pemimpinnya bertekad bulat
untuk mewujudkannya. Kenapa sulit bagi masyarakat yang sudah busuk oleh korupsi
berubah jadi masyarakat berjiwa bebas? Karena korupsi sebenarnya adalah cermin
rusaknya pranata sosial. Ternyata jauh lebih sulit mengganti pranata daripada
membuat peraturan baru. Contohnya, kepatuhan terhadap peraturan negara
merupakan pranata. Namun demikian, sering terjadi peraturan negara tidak
dilaksanakan hanya karena petunjuk pelaksanaannya belum ada. Jika demikian
halnya, pranata tersebut sudah rusak. Kalau sudah rusak, pranata itu mestinya
diganti. Logisnya pranata baru membalikkan pranata lama (mematuhi peraturan), jadinya
pranata baru melawan peraturan yang ada. Namun dalam kenyataannya, teramat
sulit menanamkan jiwa melawan seperti itu, terlebih dalam tempo singkat. Jauh
lebih mudah mengeluarkan peraturan baru, atau petunjuk pelaksanaan, dan mungkin
juga petunjuk lain yang lebih rinci, yang sering disebut petunjuk teknis. Makanya,jika
pranata sudah rusak, perbaikan lewat pembuatan undang-undang (upaya legislatif)
samasekali tidak berguna lagi. Oleh karena itu, mengganti pranata yang rusak
sering harus dengan cara-cara luar biasa, seperti kekuasaan besar yang dapat
memaksa bubarnya pranata yang lama dan berlakunya pranata yang baru.
B. NEGARA DAN PEMERINTAHAN
Indonesia
adalah negara republik yang mana kepala negaranya dijabat oleh presiden. Negara
republik tersebut memiliki perdana menteri yang akan memimpin kabinet. Kehidupan
negara ini pada prinsipnya sama dengan kehidupan keluarga, yang mana di dalamnya
terdapat tata tertib dan juga keamanan. Sistem pemerintahnya berfungsi untuk menjaga
kestabilan pemerintahan, politik, pertahanan, ekonomi, dan lain-lain. Sistem
pemerintahan apabila dijalankan secara benar
dan menyeluruh, maka negara ini akan berada dalam keadaan stabil. Di masa
reformasi sekarang, bangsa kita bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan
yang demokratis. Untuk itu, perlu di susun pemerintah yang konstitusional.
C. MEREBUT HATI RAKYAT
Kedaulatan
rakyat telah memberikan gambaran,bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi dalam
setiap kehidupan bermasyarakat dan bernegara.Sudah jelas kalau rakyat yang diutamakan,rakyat
yang akan diambil hatinya, rakyat yang selalu di perhatikan, dan rakyat lah
sumber dari semua aturan.
Inilah
tantangan terbesar pemerintah yang ingin memimpin dan mengatur negara ini, tanpa
dukungan dari masyarakat suatu pemerintahan tidak dapan terselenggarakan. Sudah
jelas rakyat yang paling utama. Bila di kutip dari (Sebuah sumbangan pemikiran
untuk partai Golkar), disini kita melihat dari sudut pandang salah satu partai
politik dalam merebut hati rakyat. Gagasan salah satu partai (Golkar) ini bertumpu
pada tiga hal, yaitu nasionalisme, demokrasi, dan pembangunan ekonomi. Nasionalisme
ditempatkan pada posisi pertama bukan tanpa sebab. Beberapa tahun terakhir
Indonesia mengalami beberapa jenis konflik sekaligus. Dibeberapa daerah, menguatnya
semangat separatisme bersenjata, semangat kesukuan, dan fanatisme agama yang
mengakibatkan adanya korban jiwa. Disini partai (Golkar) harus mampu meyakinkan
masyarakat yang tersebar dari Aceh sampai Papua bahwa Indonesia adalah wadah
kita bersama, dimana segala keunikan yang bersifat partikular dalam daerah, suku,
dan agama dapat hidup berdampingan dan berkembang sepenuh-penuhnya tanpa harus
saling menyikut atau mematikan satu dan lainnya. Di samping itu mengarah ke demokrasi
sebagai dasar perjuangan, tapi banyak para tokoh di kalangan partai-partai
tidak mengerti dengan baik hakikat demokrasi serta bagaimana sesungguhnya
dengan praktik pemerintahan modern. Contohnya, pada zaman Soeharto, institusi
pemerintah cenderung melemah, tak mampu bersikap tegas manakala ketegasan
dibutuhkan, tak berani konsisten manakala konsistensi sangat dibutuhkan untuk
mengangkat kembali wibawa pemerintah. Di sini partai (Golkar) berkeinginan
harus tampil ke depan untuk berkata bahwa, sistem demokrasi bisa berjalan baik
hanya jika institusi pemerintahan berjalan efektif, mampu bertindak tegas, serta
memiliki kewibawaan di mata rakyat. Fakta yang terlihat tanpa ketegasan dan
kewibawaan, perasaan aman dalam masyarakat tak mungkin terbangun. Cara lain
menarik hati rakyat salahsatunya dengan cara ciptakan kepercayaan, mendorong
pemerintah untuk menciptakan kondisi kepercayaan dan aturan-aturan yang lebih
baik bisa dengan cara pemberantasan praktik KKN. Berhubungan dengan pemerataan
ekonomi bisa melalui program reformasi pajak, penyebarluasan kepemilikan
aset-aset produktif kepada masyarakat, perluasan kesempatan kerja, perluasan
pendidikan dan tingkat teknologi dari proses pembangunan ekonomi. Bisa
dikatakan hanya manusia Indonesia yang berkualitas yang dapat menjamin
keberhasilan proses itu.
Ada
beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, Pertama, Pendekatan Kesejahteraan (Welfare Approach) pendekatan ini
menitik beratkan pemenuhan kebutuhan fisik keluarga, perumahan, sandang pangan,
proyek, dan pelatihan. Kedua, Pendekatan
Kesamaan (Equality Approach) pendapat ini mengakui perempuan untuk
berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan, mempunyai andil terhadap
pertumbuhan ekonomi melalui kerja produktif dan reproduktif. Ketiga, Pendekatan anti kemiskinan (Anti Poverty Approach) pendekatan ini
lebih halus, lebih menekankan upaya menurunkan ketimpangan pendapatan (pendapatan
perempuan dan laki-laki), kelompok sasaran pekerja miskin. Pada peranan produktif,
penghapusan kemiskinan dan peningkatan keseimbangan pertumbuhan ekonomi itu
membutuhkan peningkatan produktivitas pada rumah tangga yang berpendapatan
rendah. Keempat, Pendekatan Pemberdayaan
Perempuan (Empowerment Approach)
terjadi jika semua pendekatan di atas tidak teratasi, asumsinya memperbaiki
posisi perempuan. Pendekatan ini menyangkut semua aspek kehidupan perempuan dan
semua kerja perempuan (kerja produktif, reproduktif, domestik, publik, dan
menolak upaya yang menilai rendah pekerjaan, mempertahankan keluarga dan rumah
tangga) karena perempuan dalam pembangunan dengan pengertian kemandirian (self reliance) dan kekuatan internal (internal strength) maka pembuatan
undang-undang mendukung pengembangan organisasi perempuan pada mobilitas
politik,kesadaran,dan pendidikan karena ini merupakan syarat perubahan sosial.
Hal
yang paling penting menerut saya selain pendekatan yang dijelaskan di atas,
yaitu dimana kita semua ingin menegakkan HAM dalam konteks untuk mernperkokoh
kesatuan negara, menjadi keharusan secara konsisten menegakkan konsep negara
hukum atau supremasi hukum yang menjamin kebenaran dan keadilan bagi semua
rakyat atau warga negara, apapun sukunya, agama, keturunan, daerah ataupun asal
usul sosial, dan budayanya. Prinsip persamaan dihadapan hukum (equality before the law), harus dapat
dirasakan dalam prakteknya, bahwa hukum itu berada diatas segala-galanya serta
berlaku bagi semua pihak tanpa pandang bulu. Artinya hukum itu diperlakukan
sama, tidak membedak-bedakan atau diskriminatif apalagi merendahkan martabat sebagian
rakyat atau suku bangsa, agama, daerah ataupun latar belakang sosial budayanya.
Jika hal-hal ini tidak dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh
penguasa, bagaimana pun juga akan menimbulkan ketidakpuasan disebagian rakyat
yang kemudian menumbuhkan sentimen kesukuan, golongan, agama, kedaerahan yang
menjadi bibit-bibit perpecahan. Sementara secara politik harus dihindari adanya
monopoli kekuasaan oleh pemerintah pusat, apalagi membangun kewenangan yang
dominan terhadap satu daerah atau satu suku bangsa saja, yang akan berakibat
merusak makna kebersamaan. Dalam hal ini pengembangan disentralisasi wewenang
sebagai bagian dari pengembangan otonomi daerah menjadi penting. Dan dalam
konteks itu daerah perlu diberi peluang untuk ikut menentukan corak
pemerintahan dan kekuasaan pusat.
Dilihat
dari sudut pandang psikologi, untuk merekayasa kepatuhan tersebut,di mana semuanya
harus sesederhana mungkin, tapi bukan disederhanakan (Albert Einstein). Sebuah
prinsip perilaku manusia yang terkenal menyatakan bahwa kita akan lebih mudah
membuat orang melakukan sesuatu untuk kita jika kita meminta orang lain
melakukannya disertai dengan alasan. Cara melakukannya tidak lebih daripada
memilih kata yang tepat untuk membangkitkan prinsip psikologi dan memutar
perilaku otomatis yang ada dalam diri manusia. Misalkan di level politik, level elite, para pejabat terpilih
terlibat dalam pertukaran balas jasa, sering kali dapat dipahami sebagai balas
budi. Level akar rumput, organisasi politik lokal telah belajar bahwa cara
prinsipil untuk mempertahankan kedudukan kandidat mereka adalah memastikan para
kandidat tersebut melakukan jasa kecil namun dalam skala yang besar kepada para
pemilih mereka. Di sisi lain pemerintah harus mempunyai komitmen dan
konsistensi, di mana konsistensi adalah suatu sikap yang dihargai dan diakui
dalam kebanyakan situasi. Dan ketidak konsistenan biasanya dianggap sebagai
suatu karakter personal yang buruk. Faktor pendukung melalui pembuktian sosial.
Bukti yang lebih meyakinkan tentang penting nya peran kesamaan, adanya usaha
untuk mengarahkan perbedaan yang ada.
D.PERMASALAHAN DI DALAM KEKUASAAN
Setelah
kekuasaan itu dicapai, faktanya muncullah beberapa permasalahan seperti
ketidakpuasan atau kerakusan terhadap kekuasaan yang akhirnya menurunkan martabat
diri sendiri dan menghilangkan rasa hormat di mata rakyat nya. Kali ini, bukan
saja kerakusan, melainkan iri yang juga merusak rasa hormat terhadap rakyat yang
dipimpin. Berbeda dari kerakusan yang tidak hanya membara di dalam dada para
penguasa, tapi juga terkadang didada rakyat biasa, maka iri karena sukses
bawahan hanya terdapat didada para penguasa. Dengan kerakusan, orang yang patut
diberi hadiah karena suksesnya malah di hina, dengan iri, orang yang patut di
puji karena suksesnya juga malah di hina. Oleh karena itu, rakyat yang lagi
naik daun dalam karier pemerintahan, hati-hatilah. Ketahuilah bahwa penguasa
tak mungkin terhindar dari dua penyakit rakus dan iri. Agar selamat dalam
sukses kedepannya, tahanlah diri, berlatihlah agar tetap merasa rendah hati, hindari
kesan merasa “besar kepala” pada saat-saat sukses. Jangan beri kesempatan bagi
penguasa untuk merasa rakus dan iri terhadap diri sendiri. Jadi tidak secara
otomatis penguasa yang dipilih langsung oleh rakyat mendatangkan kemaslahatan
umum. Untuk itu dua syarat lain yang tidak boleh dilupakan. Pertama, kekuasaan
tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa kekuatan pengawas. Kedua, masa kerja
kekuasaan itu harus dibatasi sejelas-jelasnya. Pemerintah yang tangguh, tahu
caranya mengelola masyarakat, mendengarkan aspirasi dari rakyat nya. Dimana
seolah-olah masyarakat adalah manusia yang pada dasarnya jahat, yang takkan
berbuat baik kepada sesama, kecuali terpaksa, contohnya kemiskinan dan
kelaparan memaksa orang bekerja keras: sedangkan hukum memaksa orang berbuat
baik.
E. SIKAP SEBAGAI MAHASISWA
Pemilu
yang telah dilakukan tahun 2014 merupakan awal perjalanan pemerintahan yang dikuasai Koalisi
Indonesia Hebat selama lima tahun ke depan. Koalisi beranggotakan Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Kebangkitan Bangsa, Partai
Hanura, dan Partai Nasdem. Dengan situasi perpolitikan seperti ini pasti
menarik perhatian masyarakat, tak terkecuali mahasiswa. Masyarakat pun berharap
pemerintah maupun parlemen bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk
kepentingan kelompok apalagi diri sendiri. Kalau mereka melenceng, pasti rakyat
tak mau diam. Ini merupakan tugas kita sebagai mahasiswa di mana kita sebagai
pengawal tugas dari pemerintah dan parlemen dalam menjalankan visi dan misi
mereka. Oleh karena itu, sikap kita sebagai mahasiswa,di mana kita harus wajib
mengamati dan memahami perkembangan politik saat ini. Namun,bukan hanya
memahami saja, mahasiswa harus berani mengkritik pemerintah dan parlemen
melalui bantuan media massa. Sampaikanlah pendapat kita melalui pers yang masih
menjadi acuan bagi masyarakat. Satu yang harus dipahami dalam mengritik, kita
tidak perlu melakukan demonstrasi yang menimbulkan kerugian baik bagi diri
sendiri maupun lingkungan, sampaikan lah kritik dengan baik dan benar yang
tidak menimbulkan korban, contohnya melalui media sosial.
Ada beberapa hal sebagai
mahasiswa yang dapat kita lakukan:
a) Pengembangan Potensi Diri
Mahasiswa mengembangkan potensi dirinya sebagai bentuk kesadaran akan
hakikat pendidikan yang mendasar. Mahasiswa diharapkan mampu menjual
diri (menemukan bakat dan kemampuan pribadi
dan menjadi keunggulan) dan mampu mengembangkan kemampuan dirinya sehingga
menjadi sebuah sumber intelektual yang akan berguna bagi kemajuan diri dan
lingkungannya.
b) Melakukan Kontrol Kebijakan Pemerintah
Sesuai dengan peran dan fungsinya,mahasiswa wajib melakukan kontrol
kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan mengenai penentuan arah dan karakteristik
pendidikan bangsa. Sehingga mampu menganalisa kebijakan dan melakukan kontrol
terhadapnya.
c) Memenuhi Kebutuhan akan Perbaikan Sistem Pendidikan Nasional
Mahasiswa seharusnya mampu menjawab dan memberi solusi atas kebutuhan-kebutuhan
akan perbaikan sistem pendidikan di Indonesia. Hal yang paling sederhana adalah
dengan berprestasi di bidang masing-masing. Dengan itu, akan lahir banyak ahli
di banyak bidang. Ahli-ahli tersebut sekaligus sebagai pemberi solusi terhadap
permasalahan pendidikan di Indonesia.Dengan menerapkan usaha-usaha tersebut, diharapkan
mahasiswa benar-benar berperan dalam perbaikan kualitas pendidikan di
Indonesia. Indonesia tidak butuh wacana untuk berubah. Indonesia butuh peubah, entitas
yang bisa mengubah keterpurukan menjadi kemakmuran. Mahasiswa harus mampu
menjadi entitas peubah itu, demi Indonesia yang lebih baik dan bermartabat.
KESIMPULAN
Indonesia
adalah negara demokrasi. Demokrasi berarti di mana kekuasan tertinggi berada ditangan
kita, ditangan masyrakat, ditangan rakyat Indonesia. Rakyatlah pemegang
kekuasaan tertinggi dalam setiap kehidupannya dalam bermasyarakat dan
bernegara. Sudah jelas kalau rakyat yang di utamakan, rakyat yang akan di ambil
hatinya, rakyat yang selalu diperhatikan, dan rakyatlah sumber dari semua
aturan. Memang perubahan yang berat bagi masyrakat Indonesia yang awalnya
merupakan rakyat yang tertindas berubah menjadi rakyat yang bebas. Oleh karena
itu maka di butuhkan pemimpin yang mampu mengendalikan masyarakat ini, harus
mampu meyakinkan masyarakat yang tersebar dari Aceh sampai Papua bahwa
Indonesia adalah wadah kita bersama, dimana segala keunikan yang bersifat
partikular dalam daerah, suku, dan agama dapat hidup berdampingan dan
berkembang sepenuh-penuhnya. Perlu cara dan strategi khusus dalam mengambil
hati rakyat tersebut, menuntut kepatuhan akan aturan yang ada dan ini merupakan
tugas dari pemerintah. Pemerintah harus mengerti akan rakyat, sudah ketentuan
di mana kepatuhan atau ketaatan itu akan diperoleh jika disertai dengan alasan
dan pemerintah dapat melakukan beberapa pendekatan-pendekatan seperti yang di
jelaskan sebelumnya. Permasalahan yang timbul dimana kekuasaan sudah didapat.
Penyakit rakus dan irilah yang membuat kehancuran pada saat ini. Rakus dan iri
akan harta, kekuasaan, dan lain-lain adalah penyakit dari para pemimpin saat
ini. Oleh sebab itu, diharapkan kepada mahasiswa selalu berpikir kritis karena
cenderung pada saat ini mahasiswa sekarang sudah tidak kritis lagi, mereka
sudah terlalaikan hanya urusan dunia, hal ini terjadi karena banyak mahasiswa
yang tertipu dengan hal-hal yang sudah pastinya jelas menipu. Mahasiswa sekarang
sudah sangat lugu apapaun info yang didapat pasti akan diterima dengan begitu
saja tanpa ada penyaringan lagi. Tugas kita sebagai mahasiswa harus ikut
mengawal jalannya pemerintahan, mengontrol kebijakan, ikut menyampaikan
aspirasi tetapi dengan jalan yang benar yang tidak menimbulkan kerugian contohnya
melalui media sosial.
DAFTAR
PUSTAKA
Cialdini,
Robert. (2005). Psikologi persuasif
merekayasa kepatuhan. Jakarta: Prenada Media.
Mara,
Lalu. (2004). Merebut hati rakyat. Jakarta:
PT Primamedia Pustaka.
Raga,
Rafael. (2001). Pengantar sosiologi politik.
Jakarta: PT Rineka Cipta.
Machiavelli,
Niccolo. (1996). Politik kerakyatan. Jakarta:
Kepustakaan Populer Gramedia.
Buyung,
Adnan. (2003). Implementasi perlindungan
HAM dan supremasi hukum. From www.uscschooloflaw/Ifip/english/pdf/bali_seminar/implementasi
perlindungan HAM-adnan buyung nasution.pdf.
